Jakarta – Akar Desa Indonesia sebagai organisasi tingkat nasional pemuda desa berisikan pemuda dan mahasiswa di berbagai kampus seluruh Indonesia terus berupaya untuk memberikan sumbangsih mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah desa. Dalam upaya menanggulangi dampak perubahan iklim Akar Desa Indonesia mendorong untuk menekan emisi dimulai dari wilayah pedesaan. Jumat, (06/09/2024).
Akar Desa Indonesi Indonesia mengangkat tema “strategi edukasi dan partipasi masyarakat kunci sukses net zero emission di desa” melakukan kick off warior net zero emission bertempat di gedung Dewan Energi Nasional (DEN) tanda telah dibukanya proses pendaftaran delegasi warior net zero emission mulai dari agustus sampai pertengahan september 2024, dengan sasaran kegiatan pemuda desa di wilayah seluruh Indonesia.
Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di Indonesia tidak boleh melupakan desa sebagai wilayah terbesar di Indonesia dibandingkan perkotaan. Menurut Ketua Umum Akar Desa Indonesia, Rifqi Nuril Huda dalam sambutannya “Sebelumnya kami mengucapkan kepada Sekertariat DEN dan Bu Dina telah memberikan ruang dan waktu kepasa generasi muda untuk bisa berdialog di kantor DEN yang luar biasa ini. Berikutnya bicara Wilayah Desa kita mengacu data Kementerian Desa PDTT Sekitar 90% baik desa pemerintahan secara umum dan desa adat, kami juga melihat data BPS populasi dominan negara kita adalah generasi muda. Artinya generasi muda kita mayoritas lahir dari desa. Menurutnya ini adalah sebuah kenicayaan untuk memikirkan skema menjaga desa.
Kami menggagas warior net zero emission ini adalah sebagai cara bergotong royong untuk berkontribusi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim wilayah pedesaan untuk mewujudkan keadilan iklim bagi masyarakat desa. Nantinya luaran dari kegiatan ini kami ingin adanya pedoman untuk masyarakat desa dengan bentuk peraturan desa berbasis adaptasi dan perubahan iklim di desa, sehingga desa lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim, mari kita sukseskan bersama” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Dewan Energi Nasional, Dina Nurul Fitria dalam keynote speakernya “Alhamdulillah saya senang, di kantor DEN ini kumpul anak-anak muda dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan membahas climate change yang sudah nyata kita rasakan dan hadapi saat ini, kami dari DEN sebagai bagian dari pembuat kebijakan sektor energi, tentu program yang di gagas oleh Akar Desa Indonesia sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Kami sangat mendorong target tercapainya bauran energi EBET sebagai upaya untuk mengurasi emisi karbon yang yang berakibat pada peningkatan suhu bumi.”
“Kami sampaikan juga bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sudah selesei di bahas bersama dengan komisi VII DPR RI, kami berharap dukungan dan upaya kolaborasi adanya PP KEN yang baru dapar menjadi modal kita semua untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim” tuturnya.
Selanjutnya koordinator nasional PWYP, Aryanto Nugroho menegaskan “Desa memang sangat rentan terhadap perubahan iklim, perlu upaya serius untuk melakukan aksi-aksi nyata. Terkhusus membumikan isu perubahan iklim bagi masyarakat desa. Metode pendampingan dan strategi mensosialisasi perubahan iklim di desa berbeda dengan kita bicara dalam forum nasional dan kampus, maka perlu upaya serius serta turun langsung, dan upaya pembentukan Perdes tentang adaptasi dan perubahan iklim perlu didorong kepada stakeholder di desa dengan berlandaskan keadilan”
Dari Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taofik Hidayat dalam paparannya menyampaikan “Kemendes PDTT hari ini sedang proses membahas program aksi desa ketahanan iklim, tujuannya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Aksi Desa Berketahanan Iklim. Kami juga mendorong bagi desa yang serius terhadap desa ketahanan iklim, maka kami akan berikan insentif tambahan dana desa” ungkapnya.
Terakhir dalam paparan narasumber hadir Direktur Eksekutif Srikandi Energi Indonesia, Annisa Nuril Deanty, disampaikannya “Kelompok paling rentan akibat perubahan iklim sejatinya adalah kelompok rentan yaitu perempuan, karena perempuan lah yang paling dekat urusan rumah tangga baik itu pangan dan energi. Maka dalam upaya peningkatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perempuan harus terlibat, baik dari sisi edukasi, sosialisasi dan ikut serta dalam membuat kebijakan. Aturan keterlibahan perempuan dalam perumusan RPJMDesa lewat MUSRENBANGDes harus diatur serius. Ujarnya
Dalam kegiatan tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa Desa adalah sekup pemerintahan terkecil yang paling terdampak akibat perubahan iklim. Sehingga jangan sampai hilangnya mata pencaharian maupun bencana bagi masyarakat akibat perubahan iklim. Perlu dilakukan upaya serius dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat Perdes untuk pedoman masyarakat desa.