Banyuwangi – Pesta Pilkada telah usai dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Sembari menunggu ketetapan hasil hitungan resmi KPU Banyuwangi, masyarakat daerah sudah kembali melakukan rutinitas hariannya masing – masing. Dengan angka total jumlah DPT yang mencapai angka 1.348.925 suara (ref. Suara indonesia banyuwangi) ada kurang lebih 774.803 suara dari jumlah DPT yang datang mencoblos pilihannya di TPS masing – masing (ref. hitung manual penulis yang diakses dari form C1 sirekap KPU Banyuwangi). Dalam hal ini berarti kurang lebih ada sekitar 574.122 suara jumlah DPT atau apabila di persentasekan ada sekitar 43% suara masyarakat yang memilih golput baik dengan cara tidak datang ke TPS maupun dengan cara mencoblos sembarangan agar surat suara tidak sah untuk dihitung.
Jumlah angka pemilih golput di banyuwangi yang dihitung sangat lumayan besar persentasenya hal ini cukup memprihatinkan, dirasa memang ada sesuatu yang memang mendasari kenapa pilkada tidak cukup menarik di mata masyarakat banyuwangi. Lalu apa yang mendasari hal tersebut bisa terjadi? Apakah pemerintah tidak memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada?, Kondisi pemerintahan daerah yang mengalami stagnasi dalam kebijakan untuk memajukan ekonomi masyarakat? Atau masyarakat yang tidak memahami bahwa kebijakan politik yang mendasari perubahan ekonomi yang akan didapati dalam tiap individunya?.
Banyuwangi merupakan wilayah yang besar dengan sumberdaya alam yang bisa dikelola dengan baik. Untuk jumlah luasan perkebunan mencapai kurang lebih 82.143,63 Ha, luasan persawahan sekitar 66.152 Ha dan panjang garis pantai sekitar 175,8 km. Dari jumlah data luasan yang disajikan, maka seandainya tanpa tambang emas di tumpang pitu seharusnya pendapatan daerah yang bisa dikelola oleh Pemerintah Banyuwangi sangat efektif untuk memajukan pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini juga cukup memprihatinkan, hampir 253 tahun Banyuwangi berdiri tegak, ada ratusan ribu masyarakat bila didatakan sekitar 7,34% pada tahun 2023 dikategorikan sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi.
Melihat Banyuwangi dalam angka sepertinya menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Meskipun dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi tergolong paling rendah persentase angka kemiskinannya namun itu tidak bisa kita anggap prestasi. Karena dengan wilayah agraria dan maritim yang begitu amat strategis untuk dikelola dengan baik bukan menjadi alasan adanya ratusan ribu masyarakat dikategorikan sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kedepannya siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, perlu kiranya menjadikan kekayaan alam yang ada di Banyuwangi sebagai sentral pengelolaan strategis yang efektif untuk pendapatan daerah demi menekan lebih masif angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
Tidak pula itu saja yang menjadi perhatian, Pendidikan Politik, Sosial Budaya dan keterampilan masyarakat dalam mengolah bahan mentah menjadi produk yang lebih ekonomis apabila diperjual belikan harus dilakukan secara merata kepada tiap – tiap insan untuk menjadi acuan bahwa kemajuan pendapatan seiras dengan kemajuan intelektual masyarakat agar kedepan bisa lebih objektif dalam mengamati sesuatu hal yang memang menjadi perlu menjadi perhatian khusus dalam membaca suatu peluang kemajuan individu maupun bacaan program calon Pemimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Melihat hal ini apabila diterapkan maka pencalonan pemimpin daerah kedepan tidak lagi harus menggunakan uang (money politic) sebagai cara mendulang suara pemilih akan tetapi menjadi tarung gagasan pembangunan daerah yang begitu menarik apabila dilihat dan diikuti pesta demokrasinya